[EDITORIAL] KEBIJAKAN MONDOK DI UIN SAIZU PURWOKERTO

 

(Image by TIPD; google)

Membangun Karakter atau Menghambat Potensi?

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto telah menetapkan kebijakan wajib mondok selama satu tahun bagi mahasiswa baru sejak tahun ajaran 2021/2022. Kebijakan ini bertujuan memperkuat nilai keagamaan, membangun karakter, dan meningkatkan kemandirian mahasiswa. Namun, penerapannya memicu perdebatan beberapa pihak dengan argumen yang beragam antara pihak pendukung dan penentang.

Beberapa pihak yang mendukung menyatakan bahwa kebijakan ini dapat menjadi landasan dasar untuk memperkuat materi setiap program studi, mengingat UIN memiliki latar belakang Islami. Wajib mondok satu tahun juga membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk tes Baca Tulis Al-Qur’an dan Praktik Pengamalan Ibadah (BTA-PPI). Selain itu, mahasiswa sekaligus dilatih mengatur waktu dan menyeimbangkan kefektifan antara kegiatan pondok dengan studi utama di universitas.

Sementara itu, beberapa pihak yang menolak kebijakan ini berpendapat bahwa aturan tersebut dapat mengganggu keefektifan studi utama di universitas akibat keterbatasan waktu yang diatur ketat di pondok. Mereka juga khawatir fokus perkuliahan berkurang, karena padatnya aktivitas pondok yang tak jarang hingga larut malam dapat membuat mahasiswa kelelahan. Selain itu, kebijakan ini menambah beban finansial, dengan biaya pondok yang sering kali lebih mahal dibandingkan biaya kuliah, sehingga memberatkan mahasiswa dengan keterbatasan finansial.

Adanya pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut berdampak pada mahasiswa dan institusi. Meski kebijakan ini berpotensi melahirkan generasi mahasiswa dengan karakter keagamaan yang matang, dampak negatifnya menjadi tantangan bagi institusi dalam mempertanggungjawabkan aspek pendukung dan mempertimbangkan minat mahasiswa pendaftar.

Pada dasarnya, kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, yaitu menciptakan mahasiswa berintegritas dan berkarakter Islami. Namun, tujuan tersebut perlu didukung oleh elemen pendukung yang memadai serta mempertimbangkan keberagaman situasi dan kondisi mahasiswa agar tidak menimbulkan masalah baru.

Oleh karena itu, evaluasi yang relevan dan efektif sangat diperlukan untuk merealisasikan tujuan utama kebijakan ini. Misalnya, menyiapkan fasilitas dan subsidi bagi mahasiswa yang kurang mampu, serta mempersiapkan tenaga pengajar dan metode pengajaran yang selaras dengan tujuan kebijakan. Kampus juga perlu menyediakan forum komunikasi yang baik antara institusi dan mahasiswa, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat sasaran.

Penulis: Riris Rizki Maulida

Ditulis sebagai Tugas Mandiri mata kuliah Penulisan Berita, Feature & Editorial